Bisnis  

OJK Cabut Izin Usaha BPRS Mojo Artho Pusat Kota Mojokerto

OJK Cabut Izin Usaha BPRS Mojo Artho Pusat Daerah Perkotaan Mojokerto

Kontrapedia.com – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usaha PT BPRS Mojo Artho Daerah Perkotaan Mojokerto (Perseroda) Jawa Timur. Pencabutan izin perniagaan BPRS Mojo Artho merupakan bagian tindakan pengawasan yang tersebut dilaksanakan OJK untuk terus menjaga kemudian menguatkan bidang perbankan dan juga melindungi konsumen.

Kepala OJK Provinsi Jawa Timur, Giri Tribroto mengatakan, pencabutan izin bidang usaha BPRS Mojo Artho dilaksanakan melalui Keputusan Anggota Dewan Komisioner (KADK) Nomor KEP-13/D.03/2024 tanggal 26 Januari 2024 tentang Pencabutan Izin Usaha PT Bank Biaya Rakyat Syariah Mojo Artho Pusat Kota Mojokerto (Perseroda) terhitung sejak tanggal 26 Januari 2024.

Penetapan status yang dimaksud bertujuan agar Pengurus/Pemegang Saham melakukan langkah-langkah untuk memperbaiki kondisi BPRS Mojo Artho.

“Namun upaya penyehatan yang tersebut diadakan oleh Pengurus/Pemegang Saham bukan dapat mengeluarkan BPRS Mojo Artho dari status pengawasan BDP,” ujar Giri di keterangannya, Hari Sabtu (27/1/2023).

Baca Juga: Tingkatkan Inklusi Keuangan, Bank Mandiri Hadirkan e-Money Edisi Khusus Nusantara

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 16C ayat (1) dan juga ayat (4) Klaster Kestabilan Sistem Keuangan dan juga Pasal 325 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangunan dan juga Menguatkan Industri Keuangan (UU P2SK), status pengawasan BPRS Mojo Artho ditegaskan menjadi Bank Dalam Penyehatan (BDP). Hal yang dimaksud disebabkan kondisi BPRS Mojo Artho yang dimaksud terus memburuk lantaran pengelolaan BPRS yang tersebut tidaklah didasarkan pada prinsip kehati-hatian.

Mempertimbangkan kondisi keuangan BPRS Mojo Artho yang dimaksud membahayakan kelangsungan usahanya, maka berdasarkan Pasal 16E ayat (1) Klaster Ketahanan Sistem Keuangan UU P2SK, pada tanggal 12 Januari 2024 BPRS Mojo Artho ditetapkan sebagai Bank Dalam Resolusi (BDR) lalu sesuai dengan Pasal 6 ayat (2) dan juga Pasal 7 nomor 6 Klaster Lembaga Penjamin Simpanan UU P2SK, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menjalankan wewenangnya untuk mengambilalih pengelolaan BPRS.

Selanjutnya berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner LPS Nomor 26/ADK3/2024 Tanggal 22 Januari 2024, LPS memutuskan untuk tidak ada melakukan penyelamatan dan juga memohonkan OJK untuk mencabut izin bisnis BPRS Mojo Artho.

Menindaklanjuti rekomendasi LPS tersebut, OJK berdasarkan POJK Nomor 28 Tahun 2023 tentang Penetapan Status juga Tindak Lanjut Pengawasan Bank Perekonomian Rakyat kemudian Bank Perekonomian Rakyat Syariah, melakukan pencabutan izin perniagaan BPRS Mojo Artho.

Dengan pencabutan izin perniagaan BPRS, LPS akan menjalankan fungsi penjaminan dan juga melakukan proses likuidasi sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana sudah beberapa kali diubah terakhir dengan UU P2SK.

OJK mengimbau pengguna PT BPRS Mojo Artho Perkotaan Mojokerto (Perseroda) agar masih tenang dikarenakan dana penduduk dalam perbankan termasuk BPRS dijamin LPS sesuai ketentuan yang tersebut berlaku.

(Sumber: Suara.com)