Bisnis  

Nasib TKI: Berjuang Demi Sesuap Nasi, Anggaran Perlindungan Dikorupsi

Nasib TKI: Berjuang Demi Sesuap Nasi, Anggaran Perlindungan Dikorupsi

Kontrapedia.com – Pengadaan sistem proteksi tenaga kerja Indonesia (TKI) pada tahun anggaran 2012 diduga jadi kompetisi korupsi hingga merugikan negara RP17,6 miliar.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut, tindakan hukum ini elibatkan Reyna Usman, mantan Direktur Jenderal Pembinaan serta Penempatan Tenaga Kerja juga Transmigrasi Kementerian Tenaga Kerja serta Transmigrasi periode 2011-2015, yang juga merupakan mantan Wakil Ketua Dewan Pimpinan Wilayah PKB Bali. 

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyatakan bahwa dugaan kerugian keuangan negara sebesar 88 persen merujuk pada temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

“Dugaan kerugian keuangan negara yang tersebut ditimbulkan pada pengadaan ini sebagian sekitar Simbol Rupiah 17,6 miliar,” kata Alex menyinggung laporan dari BPK pada Kamis (25/1/2024) lalu.

Kronologi Korupsi

Pengadaan sistem pemeliharaan bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) adalah acara berdasarkan rekomendasi Tim Terpadu Perlindungan TKI di tempat luar negeri.

Rekomendasi yang disebutkan menyarankan agar data pengamanan TKI diolah untuk meyakinkan pengawasan dan juga pengendalian yang dimaksud efektif.

Reyna, selaku Direktur Jenderal Pembinaan serta Penempatan Tenaga Kerja Kementerian Tenaga Kerja kemudian Transmigrasi, kemudian mengajukan anggaran sebesar Rp20 miliar untuk tahun 2012. Sebagai langkah selanjutnya, pribadi aparatur sipil negara (ASN) di dalam lingkungan Kemenakertrans yang digunakan bernama I Nyoman Darmanta menjadi Pejabat Pengembang Keseriusan (PPK).

Pada bulan Maret 2012, Reyna melakukan konferensi sama-sama I Nyoman lalu Direktur PT Adi Inti Mandiri (AIM), Karunia, untuk mengkaji tahap awal proyek pengadaan tersebut.

Saat proyek dijalankan, Tim Pemeriksaan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan menemukan sebagian kesalahan yang mana menimbulkan proyek yang dimaksud tiada sesuai dengan spesifikasi awal, sebagaimana tercatat di surat perintah kerja. Ketidaksesuaian ini mencakup komposisi hardware kemudian software.

Namun, I Nyoman selaku PPK tetap memperlihatkan menyetujuinya sehingga pihak Kemenakertrans membayar 100 persen biaya proyek meskipun pekerjaan yang mana sebenarnya belum mencapai 100 persen.

“Kondisi faktual yang disebutkan mencakup belum dilakukannya instalasi pemasangan hardware juga software serupa sekali, teristimewa yang tersebut menjadi dasar utama penempatan TKI pada negara Negara Malaysia serta Arab Saudi,” ungkap Alex.

Sebagai akibat dari perbuatannya, KPK menetapkan Reyna, I Nyoman, dan juga Karunia sebagai tersangka, dengan dugaan pelanggaran Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

(Sumber: Suara.com)