Bisnis  

Lahan Proyek IKN Maladministrasi, Ombudsman Ungkap Kerugian Publik

Lahan Proyek IKN Maladministrasi, Ombudsman Ungkap Kerugian Publik

Kontrapedia.com – Otoritas Ibu Perkotaan Nusantara (OIKN) menyanggah tudingan bahwa pemerintahan melakukan malaadministrasi pada pemanfaatan lahan untuk konstruksi IKN dalam Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

Sekretaris OIKN, Achmad Jaka Santos, menjelaskan bahwa kontroversi ini dimulai pada tahun 2022 ketika Kementerian Agraria lalu Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengeluarkan surat edaran (SE) yang dimaksud mengatur pembekuan kegiatan pengalihan hak berhadapan dengan tanah.

“Edarannya itu, tetapi kemudian di tempat pada praktiknya bukanlah belaka pengalihan yang tersebut tiada terlayani, jadi ada lebih lanjut dari pengalihan. Sehingga, rakyat mengadu pada Ombudsman,” kata Achmad pada Hari Minggu (21/1/2024).

Ia menjelaskan, ada kendala pada komunikasi di area lapangan antara petugas lapangan Kementerian ATR/BPN dengan warga yang digunakan mempunyai lahan.

Menurutnya, meskipun rakyat diizinkan untuk mendaftarkan hak menghadapi tanah merek dari status girik menjadi milik dengan pembuatan Sertifikat Hak Milik (SHM), sejumlah Kantor BPN yang mana tidak ada beroperasi.

“Sebenarnya, kalau orang ingin mendaftarkan haknya dari semula girik menjadi milik itu boleh-boleh saja; tetapi pada waktu itu, semua ditutup kantornya. Jadi, itulah teguran yang mana diberikan pada Ombudsman,” jelas Achmad, disitir via Antara.

Ia meyakini, Kementerian ATR/BPN telah memperbaiki layanan merek dengan melaksanakan peraturan turunan dari Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Daerah Perkotaan Negara.

Sebelumnya dilaporkan, Ombudsman RI menemukan beberapa jumlah pelanggaran terjadi di proses konstruksi IKN dalam Kalimantan Timur.

Ketua Ombudsman Mokhammad Najih menyatakan beberapa orang permasalahan yang digunakan ditemukan berkaitan dengan penyelenggaraan dan juga pembebasan lahan untuk pembangunan IKN.

“Ombudsman menemukan adanya penyimpangan-penyimpangan pada proses penyelenggaraan atau pembebasan lahan pada pengaplikasian IKN,” kata Najih di konferensi pers Laporan dan juga Monitoring Ombudsman RI Tahun 2023 di tempat Gedung Ombudsman Kuningan, Jakarta, hari terakhir pekan (19/1/2024).

Meski demikian, Ombudsman belum melakukan perhitungan nilai kerugian yang dimaksud dialami warga akibat malaadministrasi pada hal pemakaian maupun pembebasan lahan dalam IKN.

(Sumber: Suara.com)