Kasus Pungli Rutan KPK, Pelaku Intelektual Siap-siap Jadi Tersangka

Kasus Pungli Rutan KPK, Pelaku Intelektual Siap-siap Jadi Tersangka

Kontrapedia.com – Kasus dugaan pungutan liar atau pungli pada Rumah Tahanan (Rutan) KPK masih terus bergulir. Setelah melakukan ekspose serta meningkatkan status ke penyidikan, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron menyampaikan mereka telah mengantongi calon tersangka.

Para pihak yang akan jadi dituduh merupakan intelectual dader atau pelaku intelektual yang mengendalikan usaha haram tersebut.

“Dari yang sudah ada dipaparkan, kami belaka meng-klaster pada intelectual dader, tidaklah terhadap pihak-pihak yang mungkin saja hanya saja menerima sebab menjadi bagian dari security, atau bertugas pada hari ataupun pada periode tersebut, nah itu kami klaster,” kata Ghufron dalam Gedung Merah Putih KPK, DKI Jakarta dikutipkan Suara.com, Hari Senin (30/1/2024).

Ghufron bilang, pihak yang dimaksud akan dijadikan terperiksa tidaklah serupa jumlahnya dengan pegawai KPK yang tersebut disidang etik Dewan Pengawas (Dewas) KPK. Di Dewas KPK terdapat 93 pegawai disidangkan terkait pungli.

“Ada beberapa, kami semata-mata klaster terhadap dari pelaku intelectual dader-nya. Kemudian operatornya, sampai kemudian yang digunakan melanjutkannya,” terangnya.

Meski sudah ada mengantongi nama-nama tersangkanya, Ghufron belum mengungkap waktu untuk KPK akan mengumumkannya. Disebutnya, mereka itu akan mengawaitu hasil persidangan etik pada Dewas KPK.

“Nanti kami akan update setelahnya kesiapan untuk diadakan penegakan hukumnya pada KPK,” ujarnya.

Dalam perkara ini, para terduga pelaku menjalankan praktik haramnya dengan memasang tarif beratus-ratus ribu hingga puluhan jt untuk para tahanan korupsi, guna mendapatkan sarana tambahan pada rutan. Seperti mempunyai handphone, dan juga mengisi daya ulang baterai, dan juga mendapatkan makanan dari luar.

Disebutkan pula nilai perputaran uangnya mencapai sekitar Simbol Rupiah 6 miliar. Dalam aksinya, pungli dilaksanakan secara terstruktur. KPK menyatakan ada petugas yang dimaksud disebut ‘lurah’ yang tersebut mengkoordinasi, lalu juga yang bertugas mengepul uang dari tahanan. Guna menghilangkan jejak, dia diduga menggunakan tabungan orang lain.

Selain berproses secara pidana pada KPK, persoalan hukum ini juga ditindaklanjuti Dewan Pengawas KPK secara etik. Setidaknya 93 orang harus menjalani persidangan. Dewan Pengawas KPK memiliki target sidang putusan etik dibacakan pada 15 Februari 2024.

(Sumber: Suara.com)