Jokowi Sebut Presiden Boleh Kampanye serta Berpihak, Anies: Menjalankan Negara Bukan Pakai Selera

Jokowi Sebut Presiden Boleh Kampanye juga Berpihak, Anies: Menjalankan Negara Bukan Pakai Selera

Kontrapedia.com – Baru-baru ini Presiden Jokowi alias Joko Widodo menyebabkan heboh masyarakat dengan pernyataan tentang, pribadi presiden boleh kampanye di pemilihan umum dan juga berpihak untuk calon tertentu pada kontestasi pesta demokrasi.

Sontak saja, pernyataan Jokowi perihal presiden boleh kampanye kemudian berpihak pada pemilihan 2024 secara langsung mendapat sorotan dari berbagai pihak tak terkecuali Capres Anies Baswedan.

Dalam sebuah video yang diunggah akun TikTok @hansipsenior, di sebuah acara salah satu audien mengajukan pertanyaan terhadap Anies perihal pernyataan Presiden Jokowi yang dimaksud menyatakan dirinya boleh lalu memihak pada pilpres 2024 juga memperkuat salah satu paslon.

Baca Juga:

Kata-kata Abah Kerap Jadi Quotes, Mutiara Merasa Istimewa Punya Ayah Anies Baswedan

Usai Iklan Videotron, Suporter Anies Hadirkan Truk Layar LED Keliling

Terkuak! Bawaslu Daerah Perkotaan Bekasi Ungkap Pihak yang Turunkan Videotron Anies Baswedan

“Pada kesempatan ini saya mau bertanya ke pak Anies tentang statement terbaru yang dimaksud dikeluarkan oleh Presiden Jokowi, kalau Presiden itu boleh kampanye, boleh memihak juga boleh bukan netral,” kata audien yang disebutkan di video tersebut.

“Yang saya mau tanyakan simple aja, bagaimana menurut pak Anies situasi atau pernyataan seperti itu, pantas atau tidak ada pantas disampaikan oleh individu Presiden,” tanyanya terhadap Mantan Gubernur DKI Jakarta.

Menanggapi pernyataan tersebut, capres nomor urut 1 itu pun mengaku bila seluruh perbuatan lalu perkataan orang Presiden harus berdasarkan aturan negara yang digunakan ada.

“Ketika kita diangkat menjadi pelopor negara maka pikiran, perbuatan, tindakan harus merujuk terhadap konstitusi. Tidak mampu kita melakukan tindakan, perkataan yang mana diluar konstitusi, menjalankan negara itu bukanlah pakai selera, menjalankan negara itu tidak pakai perasaan kita, feeling kita, bukan menjalankan negara itu pakai aturan,” jawab Anies.

Ia menambahkan bila pernyataan Jokowi itu bukanlah harus disetujui atau tidaklah namun melainkan benar atau salah hal yang dimaksud dilaksanakan oleh seseorang pemimpin negara.

“Jadi saya ketika mendengar itu, saya katakan, panggil para ahli hukum tata negara, tanyakan pada dia apakah pernyataan itu sesuai dengan ketentuan hukum yang digunakan ada pada republik ini, jadi bukanlah setuju atau tak setuju, ini benar atau salah,” ucap Anies Baswedan.

“Yang kedua, sebagai penjaga etik tertinggi di area republik ini beliau harus melampaui partisan politik, ia harus melampaui politik-politik kepentingan sebab beliau menghadirkan simbol negara, memayungi semua lalu memverifikasi bahwa proses ini berjalan lancar,” pungkasnya.

(Sumber: Suara.com)