Gegara Sebut Presiden Bisa Kampanye, Timnas AMIN Segera Laporkan Jokowi ke Bawaslu

Gegara Sebut Presiden Bisa Kampanye, Timnas AMIN Segera Laporkan Jokowi ke Bawaslu

Kontrapedia.com – Ketua Tim Hukum Nasional Anies-Muhaimin (AMIN), Ari Yusuf Amir berencana melaporkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) buntut menyatakan presiden serta menteri boleh berkampanye serta menteri di Pemilu.

Ari menyatakan pihaknya telah menimbulkan analisa hukum terkait ucapan Jokowi serta telah memberikannya terhadap Bawaslu dan juga KPU.

“Kami telah memproduksi analisa hukumnya. Analisa hukumnya sudah ada kami ungkapkan ke Bawaslu ke pihak KPU juga kita menyesalkan sikap itu,” ujar Ari terhadap wartawan di area Palembang, Kamis (25/1/2024).

Ketua Tim Hukum Nasional Anies-Muhaimin (AMIN), Ari Yusuf Amir. (Suara.com/Rakha)
Ketua Tim Hukum Nasional Anies-Muhaimin (AMIN), Ari Yusuf Amir. (Suara.com/Rakha)

“Nah nanti tinggal sikapnya KPU lalu Bawaslu mengambil sikap bagaimana,” imbuhnya.

Kekinian, Ari menyamapaikan Tim Hukum Nasional AMIN berada dalam mempersiapkan berkas-berkas untuk menyebabkan laporan ke Bawaslu.

“Jadi kita sekarang pada Ibukota Indonesia lagi menyiapkan itu, kami format secara baik kita akan buat laporan ke Bawaslu terkait ini,” ucap dia.

Menurut Ari, pelaporannya di rangka banyaknya aturan mengenai Pemilihan Umum yang bukan tepat, khususnya terkait presiden lalu menteri boleh berkampanye.

“Jadi berbagai sekali aturan-aturan yang mana katanya sesuai aturan tapi aturan itu dibuat secara bukan benar,” jelas Ari.

Pernyataan Jokowi

Jokowi sebelumnya, menyatakan bahwa setiap orang mempunyai hak untuk memihak lalu berkampanye, termasuk bagi manusia Presiden.

Hal itu ditegaskan Jokowi ketika ditanya tanggapannya mengenai menteri yang tersebut bukan ada hubungan dengan urusan politik justru jadi regu sukses.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) ketika tinjau perbaikan jalan Solo-Purwodadi
Presiden Joko Widodo (Jokowi) ketika tinjau perbaikan jalan Solo-Purwodadi

“Hak demokrasi, hak urusan politik setiap orang. Setiap menteri identik saja, presiden itu boleh loh kampanye, boleh loh memihak,” kata Jokowi pada Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (24/1/2024).

Meski sanggup bergabung kampanye, Jokowi menegaskan presiden sekalipun tidaklah boleh menggunakan infrastruktur negara untuk kepentingan urusan politik atau kampanye.

“Tapi yang mana paling penting waktu kampanye tak boleh menggunakan prasarana negara. Boleh kita ini pejabat umum sekaligus pejabat politik, boleh menteri juga boleh,” kata Jokowi.

Hal senada ditegaskan Jokowi menanggapi pertanyaan bagaimana menegaskan tiada ada konflik kepentingan pejabat negara yang terlibat kampanye.

“Itu sekadar yang digunakan mengatur itu semata-mata tiada boleh menggunakan sarana negara,” katanya lagi.

(Sumber: Suara.com)