Dear Presiden Jokowi, Hal ini Loh Syarat Pengajuan Cuti Presiden Sesuai Rekomendasi Pandji Pragiwaksono

Dear Presiden Jokowi, Hal ini Loh Syarat Pengajuan Cuti Presiden Sesuai Rekomendasi Pandji Pragiwaksono

Kontrapedia.com – Viral video terbuka Pandji Pragiwaksono meminta-minta Joko Widodo untuk cuti sebagai presiden akibat menyampaikan kesan akan kampanye serta memihak. Pertanyaanya, gimana ya persyaratan cuti presiden?

Pandji menyampaikan rasa kekecewaannya pada Presiden Jokowi yang dimaksud secara terang-terangan menyampaikan presiden boleh memihak salah satu pasangan calon presiden lalu calon delegasi presiden (capres-cawapres) 2024.

Bahkan blak-blakan menyebut, orang nomor satu Indonesia boleh berkampanye selama tak menggunakan infrastruktur negara. Namun Pandji mengingatkan Presiden Jokowi ini untuk tidaklah lupa cuti, agar bawahannya tak bingung tugas yang digunakan diberikan kepadanya dari presiden atau sebagai regu sukses pemenangan pilpres salah satu capres kemudian cawapres 2024.

“Kami semua khawatir. Kalau menurut bapak, menteri, kepala daerah, atau presiden boleh kampanye, pada waktu nanti merekan memohonkan sesuatu, orang-orang yang digunakan di area bawahnya akan bingung dengan kapasitas mereka sebagai apa. Secara etika juga jadi tanda tanya,” kata Pandji Pragiwaksono.

Sayangnya kata Pandji pada berada dalam perkataannya yang mana boleh memihak, Presiden Jokowi tak menyampaikan secara terbuka siapa capres kemudian cawapres yang dimaksud didukungnya, sehingga menyebabkan keambiguan. Inilah sebabnya kata Pandji, pentingnya Jokowi mengambil cuti.

“Bilang aja secara terbuka (calon yang mana didukung). Ngomong aja pak, bilang aja. Supaya kami tahu juga dapat minta bapak untuk cuti,” imbuh Pandji Pragiwaksono.

Syarat cuti presiden lalu perwakilan presiden

Menurut Peraturan pemerintahan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang kampanye pemilihan umum oleh pejabat negara disitir laman Kemenkeu, Hari Jumat (26/1/2024) membenarkan pejabat negara termasuk di dalam antaranya presiden, perwakilan presiden, menteri, gubernur kemudian sebagainya memiliki hak kampanye ketika pemilihan umum dengan aturan cuti dan juga tak menggunakan infrastruktur negara.

Berikut ini rincian aturan cuti presiden untuk kampanye kemudian cara mengajukannya yang tercantum di pasal 5:

  1. Diajukan dari menteri (berkampanye) terhadap presiden, gubernur dan juga delegasi gubernur untuk presiden melalui menteri pada negeri.
  2. Namun, baru-baru ini Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy’ari mengungkapkan presiden boleh berkampanye dengan memohon izin secara langsung terhadap presiden itu sendiri).
  3. Presiden kemudian menteri di negeri memberi izin dengan memperhatikan ketentuan yang tersebut telah diatur.
  4. Permintaan cuti diajukan paling lambat 12 hari sebelum pelaksanaan kampanye Pemilu.
  5. Pemberian cuti diselesaikan selambat-lambatnya 4 hari terhitung mulai tanggal diterimanya permintaan.

(Sumber: Suara.com)