Cak Imin: Presiden Punya Hak Pilih, Kalau Memihak Harus Cuti!

Cak Imin: Presiden Punya Hak Pilih, Kalau Memihak Harus Cuti!

Kontrapedia.com – Cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menilai aparatur negara termasuk presiden boleh-boleh cuma memihak di Pemilu.

Pernyataan itu disampaikan Cak Imin pada pada sambutannya di dalam acara Haul Mbah Abu Umar pada Pondok Pesantren Ar-Roudloh Berbaur, Pasuruan, Jawa Timur, Rabu (24/1) malam.

“Aparat harus netral, itu perintah undang-undang. Termasuk presiden. Presiden punya hak pilih, tetapi presiden kalau memihak harus cuti dari presiden,” kata Cak Imin pada keterangannya.

Ketua Umum PKB itu menilai demokrasi harus mampu dirasakan oleh seluruh penduduk Indoensia. Demokrasi itu harus diwujudkan pada bentuk Pemilihan Umum yang digunakan jujur juga adil.

Cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, (Dokumen foto: istimewa)
Cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, (Dokumen foto: istimewa)

“Demokrasi harus diperkuat. Tidak boleh ada yang mana menjadikan pemilihan ini sebagai pemaksaan kehendak,” jelas Cak Imin.

Cak Imin menekankan Pemilihan Umum harus diselenggarakan tanpa adanya ancaman lalu intimidasi.

Oleh sebab itu, Cak menginginkan Indonesia kembali untuk jalur hukum yang digunakan benar dan juga tak diatur semena-mena oleh kekuasaan.

“Negara ini negara hukum, Bukan negara kekuasaan. Semua harus tunduk pada hukum. Tidak boleh hukum ditaklukkan oleh kekuasaan,” ungkap Gus Imin.

Ucapan Jokowi

Jokowi sebelumnya menyatakan bahwa setiap orang mempunyai hak untuk memihak serta berkampanye, termasuk bagi orang Presiden.

Hal itu ditegaskan Jokowi pada waktu ditanya tanggapannya mengenai menteri yang tersebut tidaklah ada hubungan dengan urusan politik justru jadi kelompok sukses.

Presiden Jokowi dan juga Prabowo di area Lanud Halim Perdanakusuma, Rabu (24/1/2024). (Suara.com/Novian)
Presiden Jokowi juga Prabowo di tempat Lanud Halim Perdanakusuma, Rabu (24/1/2024). (Suara.com/Novian)

“Hak demokrasi, hak urusan politik setiap orang. Setiap menteri identik saja, presiden itu boleh loh kampanye, boleh loh memihak,” kata Jokowi pada Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (24/1/2024).

Meski dapat terlibat kampanye, Jokowi menegaskan presiden sekalipun tak boleh menggunakan sarana negara untuk kepentingan urusan politik atau kampanye.

“Tapi yang paling penting waktu kampanye bukan boleh menggunakan sarana negara. Boleh kita ini pejabat umum sekaligus pejabat politik, boleh menteri juga boleh,” kata Jokowi.

Hal senada ditegaskan Jokowi menanggapi pertanyaan bagaimana meyakinkan tak ada konflik kepentingan pejabat negara yang bergabung kampanye.

“Itu cuma yang tersebut mengatur itu hanya sekali bukan boleh menggunakan prasarana negara,” katanya lagi.

(Sumber: Suara.com)