Bisnis  

Cak Imin Dukung Anies Revisi Omnibus Law UU Ciptaker: Belum Terlihat Manfaatnya

Cak Imin Dukung Anies Revisi Omnibus Law UU Ciptaker: Belum Terlihat Manfaatnya

Kontrapedia.com – Calon presiden 01, Anies Baswedan berjanji akan merevisi Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja apabila ia terpilih jadi presiden.

Menurut dia, omnibus law justru menyebabkan penderitaan bagi sebagian kelompok pekerja, khususnya bagi mereka itu yang mana bekerja dengan sistem kemitraan atau outsourcing. 

Anies juga menyebut, permasalahan omnibus law ada pada dampak signifikan yang digunakan dirasakan oleh kelompok pekerja dengan pola kemitraan ini akibat adanya omnibus law. 

“Masalah pekerja outsourcing adalah salah satu bukti bahwa omnibus law ini bermasalah,” ujar Anies pada waktu berbicara di acara Desak Anis juga Slepet Imin di area JI-Expo, Kemayoran, DKI Jakarta Pusat, pada Mulai Pekan (29/1/2024).

Selain itu, ia juga mengatakan, omnibus law terjadi oleh sebab itu setiap pembuatan kebijakan setiap saat bergantung pada tindakan pemerintah pusat. Menurutnya, pola aturan seperti ini menjadikan omnibus law menjadi kontroversial juga melanggar prinsip keadilan. 

“Adanya hubungan antara kewenangan pusat, provinsi, dan juga area yang mana semuanya diserahkan terhadap pusat, namun pada implementasinya justru mengakibatkan banyak masalah,” paparnya.

Selama tiga tahun penerapan omnibus law, kata dia, berbagai hal yang perlu diperbaiki. “Selain hambatan yang tersebut terkait dengan hubungan industrial, terdapat aspek-aspek lain dalam dalamnya yang dimaksud perlu diperbaiki,” tambah Anies.

Sementara itu, Muhaimin Iskandar, calon duta presiden nomor urut 1, menambahkan bahwa omnibus law perlu direvisi dikarenakan hingga pada waktu ini belum terlihat khasiat yang digunakan didapat pasca aturan yang dimaksud disahkan.

Cak Imin, sapaan akrab Muhaimin Iskandar, juga mengakui bahwa partainya turut berkontribusi pada pengesahan omnibus law, namun beliau menegaskan bahwa aturan yang dimaksud akan menjadi prioritas utama untuk direvisi apabila terpilih nanti. “Omnibus law termasuk di prioritas untuk direview,” tegasnya.

(Sumber: Suara.com)