Akali Pengadaan Sistem Proteksi TKI, Politikus PKB Reyna Usman Rugikan Negara Mata Uang Rupiah 17,6 Miliar

Akali Pengadaan Sistem Proteksi TKI, Politikus PKB Reyna Usman Rugikan Negara Mata Uang Rupiah 17,6 Miliar

Kontrapedia.com – Wakil Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa (DPW PKB) Bali Reyna Usman resmi dijadikan sebagai terperiksa di persoalan hukum korupsi pengadaan sistem proteksi tenaga kerja Indonesia (TKI) tahun anggaran 2012 oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dugaan korupsi yang disebutkan mengakibatkan kerugian negara Mata Uang Rupiah 17,6 miliar.

“Berdasarkan pemeriksaan BPK RI, dugaan kerugian keuangan negara yang tersebut ditimbulkan pada pengadaan ini beberapa sekitar Simbol Rupiah 17,6 miliar,” kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di area Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (25/1/2024).

Tak pribadi diri, Reyna menjadi terperiksa sama-sama pejabat pembuat komitmen (PPK), sekaligus ASN di dalam Kemenakertrans (sekarang Kemenaker) I Nyoman Darmanta (ID), kemudian Direktur PT Adi Inti Mandiri (AIM), Karunia (KRN).

Kasus ini terjadi pada pada waktu Reyna menjabat sebagai Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan juga Transmigrasi Kemnaker.

Saat itu, Tim Terpadu Perlindungan TKI dalam luar negeri merekomendasikan untuk mengupayakan pengelolaan data lalu proteksi TKI, sehingga tepat dan juga cepat melakukan pengawasan.

Sesuai dengan jabatannya, Reyna kemudian mengajukan anggaran untuk tahun 2012 sebesar Simbol Rupiah 20 miliar untuk sistem proteksi TKI. I Nyoman ditunjuk sebagai PPK pada pengadaan tersebut.

Selanjutnya pada Maret 2012, antara Reyna, lalu Nyoman mengadakan konferensi dengan Karunia sebagai direktur PT Adi Inti Mandiri. Atas persetujuan Reyna disepakati tarif perkiraan sendiri (HPS) yang mana sepenuhnya menggunakan tarif PT Adi Inti Mandiri.

“Untuk proses lelang yang sejak awal sudah dikondisikan pihak pemenangnya adalah perusahaan milik KRN, dimana KRN sebelumnya sudah menyiapkan dua perusahaan lain seolah-olah bergabung juga di proses penawaran dengan tiada melengkapi syarat-syarat lelang sehingga nantinya PT AIM dinyatakan sebagai pemenang lelang,” ujar Alex.

Pengondisian pemenangan lelang yang dimaksud juga diketahui oleh Reyna. Saat kontrak berjalan, dijalankan pemeriksaan oleh Tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan. Ditemukan, terdapat item-item yang dimaksud tiada sesuai, di area antaranya komposisi hardware juga software.

“Selain itu berhadapan dengan persetujuan IND selaku PPK, dilaksanakan pembayaran 100 persen ke PT AIM bagaimanapun juga fakta di area lapangan untuk hasil pekerjaan belum sepenuhnya mencapai 100 persen,” ujar Alex.

“Kondisi faktual dimaksud diantaranya belum dilaksanakan instalasi pemasangan hardware dan juga software mirip sekali untuk yang digunakan menjadi basis utama penempatan TKI di dalam negara Malaya lalu Saudi Arabia,” bebernya.

Atas perbuatan yang dimaksud Reyna, I Nyoman, juga Karunia dijerat dengan pasal Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah lama diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Guna proses penyidikan, KPK baru menahan Reyna kemudian I Nyoman selama 20 hari pertama dalam Rutan KPK, terhitung sejak 25 Januari sampai dengan 13 Januari 2024. Sementara Karunia, diminta untuk bersikap kooperatif pada pemanggilan KPK selanjutnya.

(Sumber: Suara.com)